Bupati Ditantang untuk Basmi Kapal Isap

Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Bangka Belitung menantang seluruh Kepala Daerah (bupati/walikota) untuk membasmi seluruh kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi di kawasan pariwisata. Sebab, menurut Didit, jika tetap beroperasi, maka harapan Babel sebagai destinasi ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok hanya akan menjadi mimpi belaka saja.

"Memang dalam hal ini butuh keberanian. Inilah yang kita tunggu. Karena kita di pansus sudah berupaya memasukkan draf untuk mengatur operasi kapal isap di wilayah wisata ini. Jadi tinggal berani atau tidaknya bupati," tantang Didit saat diwawancarai wartawan, Senin (21/5) kemarin, di ruang kerjanya. Disaat yang bersamaan Didit juga meminta pengertian PT Timah sebagai perusahaan negara memang mengantongi hal-hak kuasa penambangan (KP). Karena menurut dia, perusahaan yang sudah diatur didalam Undang-undang khususnya dikawasan wisata. Oleh sebab itu, hal tersebut tergantung kemurahan hati dari perusahaan tersebut.

Akan tetapi, dikatakannya, seharusnya PT Timah yang beroperasi di Bangka Belitung memikirkan nasib wisata Babel hingga puluhan tahun kedepan. "Sebenarnya dalam hal ini kita butuh komitmen mereka dan kesadaran mereka. Kalau ingin melihat Babel maju, ya kita harap dukungannya lah. Jangan sampai wisata Babel yang sudah tertata rapi dan indaH, namun dihancur oleh kapal isap," kata Didit.

Oleh sebab itu, lebih lanjut diterangkan Didit, maju atau tidaknya Babel tergantung keberanian kepala daerahnya. Meski saat ini Perda RTRW Provinsi Babel belum disahkan, katanya, kepala daerah bisa berjalan dengan kebijakan yang dimiliki. "Ini kan demi kepentingan bersama. Jadi saya rasa tak perlu menunggu perda RTRW selesai dibahas. Cukup dengan kewenangannya saja untuk segera menertibkan kapal-kapal isap tersebut," tandasnya.